Jakarta, suarapembaruan.news – Desentralisasi pembinaan adalah kunci sukses dari Jawa Barat dalam Pekan Olahraga Nasional satu dekade belakangan ini. Bila DKI Jakarta ingin sukses di PON, ingin menjadi barometer olahraga nasional haruslah berkaca pada hasil nyata yang diraih Jawa Barat dan mungkin juga Jawa Timur serta provinsi-provinsi yang lainnya.
Hal ini disampaikan oleh Drs Wilbertus Sihotang, Ketua KONI Wilayah Jakarta Timur dalam suatu pertemuan di Jakarta baru-baru ini. Alumni Sekolah Tinggi Olahraga Jakarta yang juga juara gulat nasional PON dua kali (PON 1977 dan PON 1981) mengatakan ia sudah lama mencari jawaban yang tepat mengapa DKI tidak lagi juara umum.
Karena itu, kata dia, kita tidak perlu ribut-ribut pilah-pilih siapa yang akan menjadi Ketua KONI DKI. Apakah harus dari generasi muda, generasi tua, golongan ini-itu dan lain-lain.
Menurutnya pilah-pilih Ketua KONI DKI tidaklah penting. Yang diperlukan saat ini adalah mencari jawaban yang tempat mengapa Jawa Barat bisa juara umum dua kali di PON, dan mengapa DKI sulit bisa menjadi provinsi nomor satu seperti era 1970-an – 1980-an.
Karena itu dalam rangka mencari jawaban itu, kata Sihotang, dua tahun lalu (November 2019) ia bersama rekan-rekan di KONI Wilayah Jakarta Timur mengadakan studi banding – semacam riset kecil-kecilan – di dua kabupaten yakni di Jawa Barat, dan DIY.
Riset ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Bila hal ini ingin kita ingin bicarakan ke tingkat yang lebih tinggi argumentasi kita berdasarkan data dan bisa dipertanggungjawabkan.
Hasil studi banding di Kotamadya Bogor 14 November 2019 memperoleh gambaran tentang besaran dukungan dana dari Pemda Kota Bogor sekitar Rp 10 miliar pertahun. Dari jumlah tersebut, 81 persen mereka gunakan untuk belanja program dan prestasi atlet untuk bantuan langsung dan tidak langsung.
Prestasi
KONI Jawa Barat selalu menggelar Porprov (Porda) Jawa Barat setiap dua tahun sekali, mempertandingkan 46 cabang olahraga. KONI Kota Bogor mendapat peringkat IV dari 27 Kota/Kabupaten, dan memberikan bonus kepada atlet untuk medali emas sebesar 80 juta, medali perak 27 juta, dan perunggu 11 juta.
Dari alokasi dana serta desentralisasi pembinaan ke kabupaten yang dijalani Jawa Barat membuat prestasi atlet dari Kotamadya Bogor juga luar biasa. Pada Asian Games 2018 lalu, KONI Kota Bogor berhasil mengirimkan 10 atlet dari tujuh cabang olahraga.
Prestasi yang diraih dari 10 atlet binaan KONI Kota Bogor adalah 1 medali emas, 1 medali perak, dan 2 medali perunggu pada Asian Games 2018. Kurang lebih 25 atlet nasisional binaan KONI Kota Bogor berhasil meraih prestasi di tingkat internaisonal.
Kotamadya Bogor juga berhasil meraih peringkat 4 pada Porda Jabar tahun 2018 dengan perolehan medali 57 emas, 37 medali perak, dan 71 medali perunggu. Naik peringkat dari posisi 7 besar dua tahun sebelumnya menjadi posisi keempat.
Hasil kunjungan ke Kotamadya Bogor tersebut disimpulkan bahwa pembinaan KONI Kota Bogor sudah sama modelnya seperti KONI Provinsi DKI Jakarta. Ini semua didasari oleh kebijakan desentrallisasi pembinaan prestasi olahraga. Luar biasa kata Sihotang.
Bagaimana dengan Kabupaten Sleman? Dia mengatakan di Kabupaten Sleman juga sama. Sebab, Sleman – meskipun DIY berstatus “Daerah Istimewa “ seperti DKI Jakarta – mereka tetap mendesentralisasiskan pembinaan olahraga hingga di tingkat kabupaten, tidak seperti di Jakarta.
Hasil kunjungan ke Kabupaten Sleman justru jauh lebih dasyat sebagai akibat dari desentralisasi pembinaan tersebut.
Mereka mendapatkan dana dari KONI Provinsi sebesar Rp 10 miliar pertahun untuk tahuan genap dan Rp 12 miliar untuk tahun ganjil. Perbedaan tersebut didasari oleh tambahan kegiatan Porda dua tahun sekali yang mana dana lebih tersebut diperuntukkan pemberian bonus para atlet.
Dia mengatakan, dari jumlah bantuan sebesar Rp 10 miliar – 12 miliar tersebut, 70 persen di antaranya digunakan untuk belanja program pembinaan prestasi atlet baik bantuan langsung dan tidak langsung.
Demikian DIY, sudah menerapkan program pembinaan berjenjang sebagaimana dilakukan oleh hampir semua provinsi berdasarkan Undang-Undang Olahraga Nasional. Program pembinaan berjenjang yang diterapkan di DIY adalah : (1) POR antar Desa/Kelurahan, namanya PORDES (Pekan Olahraga Desa), (2) POR antar Kecamatan, namanya PORKAB (Pekan Olahraga Kabupaten), (3) POR antar Kabupaten dan Kotamadya, namanya PORPROV/PORDA (Pekan Olahraga Daerah).
Selain itu mereka menginstruksikan tiap cabor melaksanakan kegiatan kejuaraan single event dengan dana bantuan provinsi dan upaya kerjasama swasta. Hasil KONI Kabupaten Slemen menjadi primadona prestasi olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
Hampir semua atlet nasional asal Yogyakarta adalah hasil binaan KONI Kabupaten Sleman. KONI Kabupaten Sleman juga berhasil merebut juara Porda DIY tiga kali berturut-turut (hatrick). Diharapkan bisa meraih juara untuk “hatrick” yang kedua kalinya.
Di tingkat nasional, Sleman berhasil menyumbang empat orang atletnya berlaga di SEA Games 2019. Kurang lebih hampir tiap multievent selalu ada atlet nasisional binaan KONI Sleman yang berpartisipasi dan memperoleh medali.
Itulah yang luar biasa dari dua kabupaten itu sebagai bukti gambaran betapa hebat dan dasyatnya kekuatan desentralisasi pembinaan. Dari sisi pendanaan antara Sleman dan Kota Bogor berbanding terbalik dengan DKI Jakarta. Bila Sleman dan Bogor dana pembinananya mencapai 12 miliar, KONI Wilayah di DKI Jakarta hanya mendapatkan dana kurang dari Rp 300 juta, atau hanya kurang dari 4 persen dari Bogor dan Sleman.
Karena itu berhentilah bergunjang-gunjing siapa yang akan terpilih menjadi ketua KONI DKI Jakarta periolde yang akan datang. Mari kita perjuangkan agar model pembinaan olahraga di Jakarta berubah ke desentralisasi, bukan sentalisasi.
“Saya sebagai Ketua KONI Wilayah akan terus berjuang untuk desentralisasi pembinaan karena terbukti KONI Jawa Barat berhasil menjadi juara umum PON dasarnya adalah desentralisasi pembinaan bukan yang lain. Pembuktian ini kami lakukan dengan riset, studi banding yang meskipun sederhana tetapi ada nilai ilmiahnya” jelas Sihotang.
Sihotang kemudian mengimbau, bila teman-teman mau berjuang mari kita berjuang bersama. Yang jelas dalam waktu dekat KONI Wilayah Jakarta Timur akan menemui Komisi E DPRD DKI dalam rangka memperjuangkan desentralisasi pembinaan ini. (SPnews/Mike Wangge)
