16 DPC Tolak LPj Ketua Demokrat Sulsel
Makassar, suarapembaruan.news – Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) diwarnai penolakan Laporan Pertanggunganjawaban (LPj) Ketua Partai Demokrat oleh 16 Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Musda yang berlangsung di Kota Makassar, Rabu (22/12/2021), itu dihadiri Kepala BPOKK DPP Demokrat, Herman Khaeron, dan sejumlah pengurus teras Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Sebanyak 16 dari 24 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Sulsel sepakat menolak LPj Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni’matullah atau yang akrab disapa Ulla. Penolakan itu lantang disuarakan oleh DPC-DPC di dalam forum tersebut.
Pelaksana tugas (plt) Ketua DPC Demokrat Sinjai, Muhammad Nasyit Umar, mengungkapkan, sedikitnya ada empat alasan menolak LPj Ulla. Pertama, perolehan hasil Pemilu 2019 dari Demokrat Sulsel di semua tingkatan mengalami penurunan. Capaian itu merupakan indikator kegagalan Ulla memimpin partai.
“Kalau terus berlanjut kan tidak baik untuk Demokrat. Perolehan kursi DPR RI dari 3 menjadi 2 kursi. Lalu, perolehan kursi DPRD Provinsi Sulsel dari 11 menjadi 10 kursi dan perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota se-Sulsel dari 91 menjadi 78 kursi,” ungkap mantan legislator RI tersebut.
Tak Pernah Rakerda
Alasan kedua, Nasyit membeberkan konsolidasi dan koordinasi partai tidak berjalan optimal di bawah kepemimpinan Ulla. Terdapat beberapa fakta maupun indikator perihal masalah tersebut. Salah satunya yakni sejak awal hingga akhir kepengurusan, Ulla tidak pernah melaksanakan Rakerda DPD Demokrat Sulsel.
Perintah DPP agar melaksanakan validasi pengurus DPD tidak dilaksanakan, padahal pengurus DPD Demokrat Sulsel sudah banyak yang tidak aktif. “Parahnya lagi, DPD Demokrat Sulsel tidak pernah melantik pengurus DPC di semua kabupaten/kota di Sulsel, kecuali DPC Kota Makassar,” ungkapnya.
Konsolidasi dan validitas kepengurusan DPC, DPAC sampai ranting pun diketahui tidak terkawal dan terverivikasi, baik secara administratif maupun faktual. Termasuk koordinasi dan konsolidasi, meski hanya berupa delegasi pun jarang dilakukan.
Alasan ketiga, transparansi pengelolaan dan penggunaan anggaran Demokrat Sulsel kurang baik. Pendapatan dan penggunaan anggaran partai tidak pernah dipertanggungjawabkan diinternal pengurus, termasuk laporan keuangan setiap kegiatan yang dibentuk secara adhock dalam kepanitian partai.
“Termasuk pemanfaatan bantuan anggaran partai dari pemerintah agar dipergunakan untuk pendidikan politik, baik untuk pengurus maupun masyarakat tidak direncanakan secara reguler dan pelaksanaannya sangat minim,” jelasnya.
Terdaftar di KLB
Alasan terakhir atau keempat, Nasyit menyebut Ulla dinilai gagal menjaga solidaritas internal partai terkait kasus Kongres Luar Biasa (KLB). Keterlibatan 5 DPC Demokrat Sulsel terdaftar dalam forum KLB di Sumut adalah fakta kegagalan komunikasi dalam kepemimpinan Ulla.
“Pembiaran 5 DPC Demokrat Sulsel terdaftar dalam forum KLB di Sumut dapat dinilai bahwa Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel pada dasarnya tidak secara total menjaga eksistensi kepemimpinan AHY sebagai Ketum DPP Demokrat yang sah di saat dinamika proses KLB terjadi di Sumut,” tuturnya.
Nasyit menambahkan, sama sekali bukan karena sentimen pribadi terkait keinginan pihaknya bersama belasan DPC lain untuk menolak LPj Ketua DPD Demokrat Sulsel. Semuanya demi perbaikan dan kebangkitan Demokrat Sulsel, apalagi menghadapi Pemilu 2024.
Dia optimistis suara dari 16 DPC sudah cukup mengantarkan jagoannya, Ilham Arief Sirajuddin (IAS) untuk memimpin Demokrat Sulsel. Pihaknya condong merapat ke IAS karena memiliki arah yang jelas. Mantan Wali Kota Makassar itu siap maju pada Pilgub Sulsel 2024, artinya ada keinginan untuk membenahi partai lebih baik.
Nasyit juga percaya DPP akan mempertimbangkan suara mayoritas yang kini mendukung IAS. Bila ngotot memilih figur lain yang hanya didukung segelintir DPC, maka tentunya berpotensi menimbulkan masalah baru. Padahal, Demokrat harus solid dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Hitungan kita sudah jelas, ada 16 DPC mendukung IAS. Lalu, ada 8 DPC belum jelas ditambah dua suara dari DPD dan DPP. Kalau pun digabung ada 10, yang lebih banyak 16 kan. Sangat berisiko kalau DPP malah memenangkan N’matullah, karena akan jadi preseden buruk. Yang punya massa kan DPC, makanya jangan khianati suara akar rumput,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Toraja Utara (Torut) Hatsen Bangri mengakui pihaknya mempertimbangkan menolak LPj UIla bila masih ngotot memimpin Demokrat Sulsel. Toh, kepengurusan yang berjalan bisa dibilang gagal. Pihaknya ingin ada penyegaran dan percaya IAS merupakan figur yang tepat untuk mengembalikan kejayaan Demokrat di Sulsel.
Ia mencontohkan kepengurusa Partai Demokrat di Torut tidak pernah dilantik oleh Ulla. Lalu, saat ada usungan Demokrat maju di Pilkada Torut 2020, perhatian DPD pun sangat minim. Kondisi itu pula yang membuat figur usungannya itu, yang belakangan terpilih menjadi bupati malah pindah ke Partai Golkar.
“Yang saya sangat disayangkan adalah Ulla dalam kurun lima tahun terakhir tidak pernah melantik kepengurusan (Demokrat) Torut. Perhatian keusungan yang belakangan jadi bupati pun kurang, tidak ada satupun kalimat untuk Bupati Torut terpilih, hingga akhirnya pindah ke Partai Golkar. Kami dibiarkan bagai ayam kehilangan induk,” tuturnya. (SPnews/M Kiblat Said)