Lumajang, suarapembaruan.news – Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin meninjau progres pembangunan hunian sementara (Huntara) di kawasan relokasi bagi warga terdampak awan panas guguran (APG) Gunung Semeru di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jumat (14/1/2022).
Wapres mengatakan dengan direlokasinya warga terdampak Gunung Semeru, tidak lagi khawatir jika terjadi erupsi kembali. Terlebih di lokasi Huntara saat ini juga disiapkan berbagai fasilitas penunjang.
“Saya lihat huntara cukup baik berkat kerja keras dan koordinasi Gubernur Jatim bersama Bupati serta seluruh Kementerian berjuang untuk bisa memindahkan bapak ibu ke tempat yang lebih layak. InsyaAllah jauh lebih baik,” kata Wapres.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan hunian sementara bagi korban APG Gunung Semeru bisa ditempati saat Lebaran. Saat ini sudah ada satu unit rumah contoh huntara yang akan menjadi acuan untuk standar pembangunan selanjutnya.
“InsyaAllah, satu setengah bulan kedepan Huntara ini selesai dan Lebaran bisa segera ditempati,” ungkap Khofifah.
Khofifah menerangkan, saat ini pembangunan Huntara bagi pengungsi APG Gunung Semeru, Lumajang terus dikebut. Infratruktur air dan instalasi listrik, kata dia, tengah disiapkan bersamaan dengan pembangunan hunian tetap.
Ada pun total lahan yang disediakan untuk hunian seluas 81 hektar, yang seluruhnya milik Perhutani. Dari jumlah luasan tersebut, rencananya akan didirikan 2.000 unit hunian sementara di tahap pertama.
“Huntara yang akan ditempati 1.951 KK dari Desa Sumber Mujur ini berukuran 10×14 dengan luas bangunan 6×4,8 meter. Terdiri dari ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, serta fasilitas penunjang lainnya,” ujarnya.
Di lokasi Huntara tersebut, akan didirikan beberapa fasilitas umum. Di antaranya masjid, kandang terpadu, TPQ, madrasah, sekolah, balai pertemuan, fasilitas ekonomi serta ada lahan pemakaman, dan lain sebagainya.
Dalam kunjungan tersebut, Khofifah secara khusus memberi pujian kepada Pemkab Lumajang, para relawan dan TNI yang begitu cepat dalam membangun huntara. Mulai dari proses land clearing atau pembersihan lahan tahap I dan II serta pemadatan tanah.
Mulusnya pembangunan Huntara, kata Khofifah, juga tidak lepas dari izin yang sudah dikantongi melalui surat keputusan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (SPnews/Teguh LR)
