Bengkulu, suarapembaruan.news- Deputi Bidang Keluarga Sekahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, Novian Andusti mengunjungi Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi yang juga sebagai Ketua Tim percepatan penurunan stunting di Provinsi Bengkulu.
Dalam kunjungan kerjanya di Bumi Rafflesia pada awal pekan ke-dua April 2022 ini, Deputi KSPK juga menyambangi Ketua TPPS Kabupaten Seluma. Rencananya, Novian Andusti akan bertemu Wakil Bupati Seluma, Gustianto, Jumat (8/4/2022).
Mantan Sekda Provinsi Bengkulu ini, saat bertemu Wakil Wali Kota Bengkulu didampingi Kepala Perwakikan BKKBN Provinsi Bengkulu, Rusman Efendi, Sekretaris BKKBN setempat, Nesianto dan Koordinator Bidang Advokasi dan Penggerakan Informasi (Adpin), Zainin san Sub Koordinator Bidang AKIE, Rafadhila Azda, dan Sub Bidang Protokol dan Humas BKKBN, Penardi.
Deputi Bidang KSPK BKKBN RI ke Provinsi Bengkulu, Novian Adusti mengatakan, kedatangan dirinya ke Bengkulu dalam rangka penguatan TPPS di sejumlah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Penguatan TPPS lebih awal dilaksanakan di Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma.
“Silaturahmi saya dengan Pak Wakil Wali Kota Bengkulu yang juga sebagai Ketua Tim TPPS stunting di Kota Bengkulu guna mempercepat pelaksanaan penangganan stunting di daerah ini,” Deputi Bidang KSPK, BKKBN Pusat, Novian Andusti kepada wartawan usai bertemu Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, Kamis (6/4/2022).
Mantan Sekda Provinsi Bengkul ini menambahkan, pertemuan itu dirinya dengan Wakil Wali Kota Bengkulu juga dalam rangka percepatan penurunan prevalensi stunting di daerah tersebut, sekaligus mengajak Ketua TPPS untuk menggerakkan secara optimal potensi-potensi yang ada.
“Kita telah memiliki TPPS dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) hingga tingkat desa di sejumlah daerah kabupaten dan kota di Bengkulu, baik TPPS maupun TPK merupakan median percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Novian juga mengajak Pemkot Bengkulu, untuk bertekad menurunkan angka stunting sehingga pada tahun 2024 mendatang angka stunting di Provinsi Bengkulu menjadi zero. Saat ini, angka stunting (orang kerdil) di Bengkulu tercatat sebesar 22 persen lebih.
Untuk meraih predikat Provinsi Bengkulu, zero stunting pada 2024 mendatang, kata Andusti diperlukan penguatan TPPS dan TPK hingga ketingkat kelurahan dan desa. Jika kedua hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka dirinya optimistis zero stunting fi Provinsi Bengkulu didapat direalisasikan sesuai harapan.
Selain penguatan TPK dan TPPS, serta mitra kerja lainnya, maka masih terdapat strategi dan kiat dalam menurunkan stunting, yaitu dengan konvergensi lintas sektor yang dapat mensinergikan kebijakan dan anggaran penanganan stunting.
“BKKBN memiliki program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) sebagai salah satu upaya meningkatkan pendapatan keluarga. Program tersebut sejalan dengan penurunan prevalensi stunting dari aspek ekonomi,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Rusman Efendi. Ia mengatakan, Pemkot Bengkulu memiliki potensi dalam menekan stunting, karena di daerah ini terdapat sebanyak 77 TPPS mulai tingkat kota hingga desa.
Terdapat satu TPPS tingkat Kota Bengkulu, sembilan TPPS tingkat kecamatan dan 67 TPPS kelurahan serta sebanyak 204 tim pendamping keluarga (TPK).
Menyambut Baik
Kedatangan Deputi Bidang KSPK, BKKBN Pusat, Novian Andusti disambut langsung oleh Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi didampingi Asisten II, Saipul, Kepala Dinas Kominfo, Eko Agusrianto, Kepala Balitbang, Firman Romzi dan sejumlah pejabat di lingkup pemoot setempat.
Dedi Wahyudi mengatakan, dirinya menyambut baik kunjung Deputi KSPK, BKKN Pusat ke Pemkot Bengkulu dalam rangka mempercepat penurunan kasus stunting di daerah ini. Pemkot Bengkulu dalam menekan kasus stunting akan melibatkan secara maksimal potensi-potensi yang ada serta akan melibatkan sejumlah lembaga pemerintah di lingkungan Pemkot Bengkulu sebagai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 dengan konvergensi lintas sektor dalam menurunkan stunting.
Saat ini, kasus stunting di Kota Bengkulu, berdasarkan studi Status Gizi Indonesia (SGI) 2021 sebesar 22,2 persen. Angka tersebut masih terbilang tinggi karena berdasarkan standar toleransi World Health Organization (WHO) maksimal sebesar 20 persen.
“Pemkot Bengkulu, akan berusaha semaksimal mungkin dengan melibatkan semua stakeholder baik berasal dari unsur pemerintah maupun unsur swasta di daerah ini guna menekan kasus stunting di Kota Bengkulu kedepan,” ujarnya. (SPnews/Usmin)
