Pemprov Jambi Raih Opini WTP Sepuluh Kali Berturut-turut

Jambi, suarapembaruan.news – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengenai laporan pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun ini. Prestasi pembangunan tersebut membuat Pemporv Jambi tercatat 10 kali meraih opini WTP secara berturut – turut sejak 2012 – 2022.

Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK RI, Dr Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak pada penyerahan dokumen opini WTP kepada Gubernur Jambi, H Al Haris di gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (24/5/2022) mengatakan, pihaknya memberikan opini WTP kepada Pemprov Jambi menyusul penyajian laporan keuangan daerah itu yang sangat memuaskan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Pemprov Jambi memiliki laporan pengelolaan keuangan yang cukup baik, sesuai standar yang diberlakukan BPK. Kemudian Pemprov Jambi juga menindaklanjuti secara serius rekomendasi BPK mengenai perbaikan-perbaikan dan peningkatan kualitas laporan keuangan,”katanya.

Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak juga mengapresiasi konssistensi Pemporv Jambi menyajikan laporan pengelolaan keuangan setiap tahun. Dengan demikian daerah tersebut mampu meraih opini WTP dari BPK sebanyak 10 kali berturut-turut hingga tahun ini.

“Opini WTP BPK tersebut merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini tersebut berdasarkan pada kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta efektivitas sistem pengendalian internal,”katanya.

Sementara itu, Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH pada kesempatan tersebut mengatakan, keberhasilan Pemprov Jambi kembali meraih opini WTP untuk kesepuluh kalinya tahun ini menunjukkan daerah itu menyajikan laporan keuangan atau anggaran pembangunan secara berkualitas.

“Prestasi ini juga menunjukkan jajaran Pemprov Jambi melaksanakan tugas dengan baik sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,”ujarnya.

Menurut Al Haris, opini WTP merupkan buah dari kerja keras semua perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jambi. Seluruh aparatur pemerintahan di Pemprov Jambi mampu melaksanakan program pembangunan, mengelola anggaran dan membuat laporan pengelolaan keuangan dengan baik. Karena itu Al Haris mengapresiasi semua aparatur sipil negara (ASN) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jambi.

“Saya minta semua kepala OPD dan jajaran terus bekerja lebih baik dan lebih sinergis lagi. Jika ada kelemahan dan kekurangan tahun ini, hal itu harus kita perbaiki tahun depan dan tahun selanjutnya. Hal itu penting supaya kualitas laporan keuangan Pemprov Jambi Jambi lebih baik lagi,”katanya.

Dikatakan, Pemprov Jambi telah berusaha melaksanakan program pembangunan dan menyajikan laporan realisasi anggaran pelaksanaan program pembangunan tersebut semaksimal mungkin. Hal itu dilakukan sebagai wujud pertanggung-jawaban atas pelaksanaan anggaran yang dikelola Pemprov Jambi. Namun demikian, dalam pelaporan tersebut Pemprov Jambi Jambi tentunya juga membutuhkan bimbingan dan supervisi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Bimbingan itu perlu agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jambi sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,”ujarnya.

Al Haris mengatakan, pemeriksaan LKPD Tahun 2021 bersamaan dengan pemeriksaan kinerja atas upaya Pemprov Jambi menangani kemiskinan. Karena itu hasil laporan keuangan pembangunan tersebut sangat berarti bagi Pemprov Jambi.

“Laporan tersebut penting dalam rangka meningkatkan sekaligus memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan dan kebijakan anggaran yang harus dilakukan, khususnya dalam rangka penanganan kemiskinan di Jambi,”paparnya. (SPnews/Radesman Saragih)